Distribusi Elpiji 3 Kg Diperketat, Pemerintah Tutup Celah Penjualan di Pengecer

Simetrisnews — Pemerintah memperketat distribusi LPG bersubsidi 3 kilogram guna memastikan bantuan energi tepat sasaran bagi kelompok yang berhak, sekaligus menekan kebocoran subsidi di jalur distribusi.

Pengaturan ini merujuk pada Peraturan Presiden Nomor 104 Tahun 2007 yang diperbarui melalui Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2019, serta diperkuat Keputusan Menteri ESDM Nomor 37.K/MG.05/MEM.M/2023 yang mengatur teknis penyaluran hingga tingkat lapangan.

Salah satu perubahan paling signifikan adalah pelarangan penjualan LPG 3 kg di tingkat pengecer. Masyarakat kini hanya dapat membeli melalui pangkalan resmi atau sub penyalur yang ditunjuk Pertamina. Kebijakan ini ditujukan untuk menutup celah permainan harga dan distribusi ilegal.

Seorang pengamat kebijakan energi menyebut langkah ini sebagai “koreksi sistemik atas kebocoran distribusi,” karena pengawasan lebih ketat diyakini berdampak langsung pada stabilitas pasokan bagi masyarakat kecil.

Pemerintah juga menetapkan kelompok penerima LPG subsidi secara spesifik, yakni:

1. Rumah tangga untuk kebutuhan memasak harian dengan identitas resmi.
2. Usaha mikro perorangan seperti warung makan dan usaha rumahan.
3. Petani sasaran dengan lahan maksimal 0,5 hektare (hingga 2 hektare bagi transmigran).
4. Nelayan sasaran yang telah menerima paket bantuan awal LPG.

Meski regulasi telah diperjelas, tantangan implementasi masih ada, terutama pada akurasi pendataan penerima dan konsistensi pengawasan di pangkalan resmi.

Seorang praktisi distribusi energi menilai keberhasilan kebijakan ini sangat bergantung pada digitalisasi data penerima. “Tanpa basis data yang kuat, potensi penyimpangan tetap ada meski jalur distribusi sudah diperketat,” ujarnya.

Dengan skema baru ini, pemerintah berharap subsidi LPG tidak lagi dinikmati kelompok mampu, harga lebih stabil, dan ketersediaan bagi masyarakat kecil tetap terjaga. Kebijakan ini menjadi bagian dari reformasi subsidi energi yang menitikberatkan transparansi dan akuntabilitas.