Simetrisnews — Pemerintah pusat memperketat pengawasan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) dengan memberikan kewenangan penuh kepada pihak sekolah untuk menilai kualitas makanan yang diterima siswa.
Menteri Koordinator Bidang Pangan, Zulkifli Hasan, menegaskan sekolah tidak perlu ragu menyampaikan keberatan jika menu yang disajikan tidak sesuai standar gizi dan keamanan pangan.
“Kalau makanan tidak sesuai, sekolah bisa komplain. Bahkan kalau berulang, penyedia bisa dihentikan,” ujarnya saat meninjau sekolah di Probolinggo, Jawa Timur, Jumat 25/04
Menurutnya, pengawasan MBG tidak hanya bertumpu pada pemerintah, tetapi juga pada sekolah sebagai penerima langsung manfaat program. Kepala sekolah bahkan memiliki hak penuh untuk menolak makanan yang dinilai tidak layak konsumsi.
Zulhas menekankan, penyedia layanan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) wajib menjalankan standar operasional secara disiplin, karena kualitas makanan mencakup kandungan gizi, kebersihan, dan keamanan pangan.
Ia juga mengingatkan agar temuan makanan bermasalah tidak langsung disebarluaskan ke media sosial. Langkah tersebut dinilai berpotensi menimbulkan kegaduhan tanpa solusi cepat.
“Yang penting itu perbaikan cepat, bukan viral dulu,” tegasnya.
Pengawasan intensif ini, kata Zulhas, merupakan arahan langsung Presiden Prabowo Subianto agar program strategis benar-benar berjalan efektif di lapangan.
Dalam sepekan, ia dijadwalkan mengunjjungi berbagai daerah untuk memastikan distribusi MBG hingga kondisi sektor pertanian berjalan baik.
Sementara itu, Wali Kota Probolinggo, Aminuddin, menyebut sekolah di wilayahnya telah dibekali prosedur standar untuk menangani makanan. Jika ditemukan indikasi tidak layak, sekolah dapat langsung menolak tanpa menunggu instruksi tambahan.
“Keselamatan siswa prioritas. SOP sudah jelas, tinggal dijalankan,” ujarnya.
Tak hanya soal kualitas makanan, Zulhas juga menyoroti pengelolaan limbah dapur penyedia MBG. Limbah organik didorong untuk dimanfaatkan kembali, seperti dijadikan kompos, agar program ini tidak menimbulkan dampak lingkungan.
Penguatan pengawasan ini menjadi sinyal bahwa pemerintah ingin memastikan MBG berjalan tidak sekadar rutin, tetapi juga berkualitas dan berkelanjutan.
Baca juga :
- Suporter Liverpool Murka, Reaksi CEO Billy Hogan Saat Protes Harga Tiket Picu Amarah
- Keith Hackett Kritik Keras Wasit Usai Gol Aneh Palace ke Gawang Liverpool
- West Brom Kena Sanksi PSR, Dipotong Dua Poin Meski Klaim Patuhi Aturan
- Sekolah Diberi Wewenang Tolak Menu MBG Tak Layak
- Manchester City Pantau Situasi Enzo Fernandez, Opsi Baru Perkuat Lini Tengah Musim Panas