SimetrisNews - Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI Danantara) siap mendukung pembiayaan Program 3 Juta Rumah. Chief Executive Officer (CEO) Danantara Rosan Roeslani mengatakan, Danantara siap menggelontorkan dana sebesar Rp 130 triliun untuk mendukung program tersebut sepanjang 2025.
Hal ini ia sampaikan kepada Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait (Ara) di Gedung Parlemen Singapura. Rosan mengatakan sebanyak 5 bank telah menyatakan siap untuk mendukung Program 3 Juta Rumah. Kelima bank tersebut di antaranya Bank Mandiri, Bank Rakyat Indonesia (BRI), Bank Negara Indonesia (BNI), Bank Tabungan Negara (BTN), dan Bank Syariah Indonesia (BSI).
"Karena memang program perumahan ini sangat penting yang harus kita support bersama-sama. Untuk itu saya sudah berbicara dengan sejumlah Himbara plus Bank Syariah Indonesia dan juga BTN, jadi ada 5 bank, untuk memberikan pendanaan kepada perumahan yang nanti akan dibangun pak Ara (Menteri PKP) sampai akhir tahun ini. Kurang lebih kami sudah hitung mencapai Rp 130 triliun," kata Rosan seperti yang dikutip simetrisnews dari unggahan Instagram pribadi Ara @maruararsirait, Selasa (17/6/2025).
Rosan menjelaskan pihak Himbara menyambut baik program ini. Danantara juga telah menyiapkan skemanya secara matang dan siap untuk dijalankan segera.
"Buat perbankan mereka sangat happy. Kenapa? Mereka (Himbara) punya jaminan juga melalui rumah yang akan diberikan pembiayaan dan pembiayaannya juga kita akan berikan dengan subsidi murah yang baik dan prosesnya juga segera kita mulai. Kita sudah komunikasi dengan tim Pak Ara untuk memulai diskusinya. Kita akan terus support," ujar Rosan.
Ketika mendengar jumlah anggaran yang dilontarkan Rosan, Ara mengatupkan tangan di depan dada sembari mengatakan jumlah tersebut sangat besar. Ia menyampaikan terima kasih atas dukungan Danantara terhadap Program 3 Juta Rumah.
Ia mengungkapkan telah menunjuk beberapa perwakilan Kementerian PKP dan Komisioner BP Tapera Heru Pudyo Nugroho, untuk membahas skema pembiayaan ini lebih lanjut dengan pihak Danantara.
"Saya sudah tugaskan, Sekjen Pak Didyk, dan juga Pak Heru dari BP Tapera, jadi langsung berkoordinasi dengan stafnya Pak Rosan," ungkapnya.
Sebelumnya diberitakan, dukungan Danantara terhadap Program 3 Juta Rumah merupakan perintah langsung dari Presiden Prabowo Subianto. Ara menuturkan Prabowo meminta agar sektor perumahan juga bisa berkembang tanpa bergantung pada investasi luar negeri.
"Karena prinsip Pak Prabowo adalah kita berdiri di kaki kita sendiri. Kita juga kalau ada investasi itu sangat bagus, tapi kita juga punya danantara yang luar biasa, yang sudah mendapatkan kepercayaan internasional. Contohnya, bagaimana Emir Qatar juga siap untuk berinvestasi, join bersama kita, itu adalah contoh kepercayaan," ungkapnya.
Sebelum pertemuan di Singapura, Ara bersama Satgas Perumahan telah beberapa kali bertemu dengan Danantara. Namun, pada saat itu besaran anggaran yang akan diberikan Danantara kepada Program 3 Juta Rumah belum diputuskan.
"Kami akan menjajaki, kami juga akan mendalami satu-satu dengan perbankan, dengan bank BUMN, juga dengan bank swasta. Kami juga sudah mulai komunikasi terutama dengan BCA, sehingga nanti pada waktunya kami akan terbuka ke publik, bentuknya seperti apa, berapa angkanya, skemanya seperti apa. Tapi ini baru langkah awal," ujar Ara.
Sementara itu, Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Fahri Hamzah beberapa hari yang lalu mengungkapkan realisasi Program 3 Juta Rumah membutuhkan dana sekitar Rp 300 triliun per tahun. Dana tersebut tidak bisa sepenuhnya didapatkan dari APBN, melainkan harus didukung dari non-APBN.
Dalam paparannya di acara Diskusi Tematik pada Forum International Conference on Infrastructure, JICC, Jakarta, Kamis (12/6/2025) kemarin, dana Rp 300 triliun itu dibagi berdasarkan porsi APBN dan non-APBN. Untuk dana dari APBN akan digunakan untuk program renovasi rumah yang ada di perdesaan dan penataan kawasan pesisir.
Kawasan perdesaan membutuhkan dana APBN Rp 43,6 triliun untuk renovasi 2 juta unit rumah melalui program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) yang masing-masing unit rumahnya diberikan Rp 21,8 juta. Sementara itu, kawasan pesisir akan membutuhkan dana APBN Rp 26,4 triliun dan berupa Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU) untuk menata 1.200 area pesisir.