Simetrisnews — Posisi Utang Luar Negeri (ULN) Indonesia terus meningkat. Per Februari 2026, total ULN tercatat mencapai US$ 437,9 miliar atau setara Rp 7.488 triliun (kurs Rp 17.100), naik dari Januari yang sebesar US$ 434,9 miliar.
Kepala Departemen Komunikasi Bank Indonesia, Ramdan Denny Prakoso, menyebut secara tahunan ULN tumbuh 2,5% (yoy), lebih tinggi dari bulan sebelumnya 1,7% (yoy).
Kenaikan ini terutama dipicu ULN sektor publik, khususnya bank sentral, seiring derasnya aliran modal asing ke instrumen moneter Sekuritas Rupiah Bank Indonesia (SRBI). Di sisi lain, ULN swasta justru mengalami kontraksi.
ULN Pemerintah Naik
ULN pemerintah pada Februari 2026 mencapai US$ 215,9 miliar atau tumbuh 5,5% (yoy). Meski demikian, kenaikan ini dipengaruhi penurunan posisi surat utang.
Berdasarkan penggunaannya, ULN pemerintah paling banyak dialokasikan ke:
- Jasa Kesehatan & Kegiatan Sosial (22,0%)
- Administrasi Pemerintah, Pertahanan & Jaminan Sosial (20,3%)
- Jasa Pendidikan (16,2%)
- Konstruksi (11,6%)
- Transportasi & Pergudangan (8,5%)
Struktur ULN pemerintah sangat didominasi utang jangka panjang dengan porsi 99,98%.
Peningkatan ULN BI sendiri dipicu naiknya kepemilikan non-residen pada SRBI sebagai bagian dari strategi operasi moneter pro-market untuk menjaga stabilitas rupiah di tengah ketidakpastian global.
ULN Swasta Turun
Sebaliknya, ULN swasta turun menjadi US$ 193,7 miliar atau minus 0,7% (yoy). Penurunan terjadi baik di kelompok lembaga keuangan (-2,8%) maupun non-keuangan (-0,2%).
Empat sektor penyumbang terbesar ULN swasta adalah:
- Industri Pengolahan
- Jasa Keuangan & Asuransi
- Pengadaan Listrik & Gas
- Pertambangan & Penggalian
Keempatnya menyumbang 80,3% dari total ULN swasta. ULN swasta juga didominasi utang jangka panjang dengan porsi 76,0%.
Rasio Terhadap PDB Masih Aman
BI menilai struktur ULN Indonesia masih sehat. Hal ini tercermin dari rasio ULN terhadap PDB yang berada di level 29,8% serta dominasi ULN jangka panjang yang mencapai 84,9% dari total utang luar negeri.
BI dan pemerintah disebut terus memperkuat koordinasi pemantauan ULN agar tetap terkendali dan produktif untuk pembiayaan pembangunan tanpa mengganggu stabilitas ekonomi.
