Said Abdullah Usul Penerima Subsidi LPG 3 Kg Pakai Sidik Jari atau Retina Mata

Perbesar

Simetrisnews – Ketua Badan Anggaran DPR RI, Said Abdullah, mengusulkan agar penerima subsidi LPG 3 kilogram (kg) menggunakan verifikasi biometrik berupa sidik jari atau retina mata. Skema ini dinilai dapat memastikan subsidi benar-benar tepat sasaran.

Usulan itu disampaikan Said saat menanggapi wacana pengurangan subsidi BBM yang disebut membebani APBN. Politikus Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan tersebut menolak pengurangan subsidi BBM dan justru menekankan pembenahan distribusi LPG 3 kg.

“Kalau subsidi BBM dikurangi kami nggak setuju. Yang diperlukan justru adalah subsidi LPG 3 kg itu harus tepat sasaran, targeted,” kata Said di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (6/4/2026).

Menurutnya, persoalan utama bukan pada besarnya anggaran, melainkan akurasi data penerima. Karena itu, ia mendorong penggunaan sistem identifikasi biometrik yang terhubung langsung dengan data penerima manfaat.

“Caranya bukan sekadar semata-mata pemerintah punya data sentral, tapi juga lakukanlah berulang kali saya bolak-balik dengan sidik jari atau retina mata bagi orang yang berhak untuk mendapatkan tabung LPG 3 kg,” ujarnya.

Said menyebut jumlah penerima subsidi LPG 3 kg sebenarnya bisa jauh lebih kecil jika penyaluran dilakukan secara presisi. Dari pagu 8,6 juta penerima saat ini, ia memperkirakan hanya sekitar 5,4 juta yang benar-benar layak menerima subsidi.

“Karena hitungan kami dari 8,6 juta kalau mau tepat sasaran, targeted, tidak sia-sia menghambur-hamburkan anggaran, LPG 3 kilo itu hanya 5,4 juta cukup,” tambahnya.

Ia juga menyinggung kenaikan harga minyak dunia yang berdampak luas, namun menilai tidak semestinya subsidi untuk masyarakat miskin justru menjadi sasaran penyesuaian.

“Kenapa yang untuk orang miskin yang diotak-atik? Jangan dong. Kalau mau diotak-atik yang sudah dijual di pasar yang nggak harga keekonomian, itu lebih make sense,” tegasnya.

Said meminta semua pihak menyikapi dinamika harga energi global dengan tenang dan rasional, tanpa terburu-buru mengubah kebijakan subsidi yang menyangkut hajat hidup masyarakat kecil.