Raja Juli Antoni Dukung Pemotongan Gaji Menteri dan Work From Home untuk Antisipasi Konflik Timur Tengah
Simetrisnews – Menteri Kehutanan (Menhut) Raja Juli Antoni mengaku tak masalah jika terdapat pemotongan gaji menteri sebagai upaya menghadapi situasi konflik di Timur Tengah. Raja Juli mengatakan sebagai pembantu presiden akan mengikuti keputusan yang nantinya diambil Presiden Prabowo Subianto.
“Ya kalau itu menjadi keputusan dan kebaikan untuk bangsa, saya kira semua harus menerima termasuk saya,” kata Raja Juli di kawasan GBK, Jakarta, Sabtu (14/3/2026).
Raja Juli mengatakan dalam rapat kabinet paripurna sebelumnya, Prabowo telah menginstruksikan para menteri koordinator untuk mengkaji sejumlah langkah efisiensi. Prabowo, kata dia, mencontohkan Pakistan yang menerapkan work from home (WFH) atau work from anywhere (WFA) dan pemotongan gaji.
“Saya kira nanti para Menko yang terkait akan mengkaji, melakukan studi, hasilnya nanti akan diberikan kepada Pak Presiden. Saya sebagai pembantu Presiden, sebagai menteri akan ikut dan taat kepada keputusan Pak Presiden,” ujarnya.
Lebih lanjut, Raja Juli meyakini kebijakan WFH tetap dapat berjalan efektif. Dia menilai pengalaman pandemi COVID-19 menunjukkan sistem kerja tersebut bisa dilakukan selama terdapat indikator kinerja yang jelas.
“Ya kita punya pengalaman kan ketika COVID lalu, work from home atau work from anywhere itu asal para menteri, para dirjen, para direktur membuat KPI ya, indikator yang achievement ya yang harus didapatkan. Masih ingat apa per harinya apa, per minggunya apa, per bulannya apa, saya kira itu juga bisa efektif,” paparnya.
Menurutnya, Kementerian Kehutanan sendiri telah terbiasa melakukan rapat secara daring dengan unit pelaksana teknis (UPT) di berbagai daerah. Raja Juli mengatakan pihaknya akan menunggu kebijakan yang nantinya diputuskan presiden.
“Bahkan pada saat normal sekarang pun dengan UPT-UPT seluruh Indonesia kami sering lakukan Zoom meeting ya. Jadi saya kira online sudah menjadi bagian dari budaya kita. Jadi tinggal memang nanti Pak Presiden akan mempunyai kebijakan dan kebijaksanaan ya, melihat dinamika internasional dan apa yang akan dilakukan di Indonesia. Tapi sekali lagi apa pun keputusan Pak Presiden, saya pribadi akan mendukung,” tuturnya.
Sebelumnya, Prabowo mengatakan beberapa negara telah melakukan langkah-langkah adaptif dalam menghadapi situasi konflik di Asia Barat atau Timur Tengah. Prabowo kemudian mencontohkan Pakistan yang turut memotong gaji anggota kabinet dan anggota parlemen.
Hal itu disampaikan Prabowo saat memimpin Sidang Kabinet Paripurna (SKP) di Istana Negara, Jakarta, Jumat (13/3/2026). Prabowo menegaskan pemerintah tidak bisa memastikan situasi aman tanpa melakukan langkah-langkah proaktif.
Prabowo mengatakan Pakistan menerapkan work from home bagi pemerintahan dan swasta. Hari kerja juga dipotong menjadi empat hari.
“Jadi mereka menganggap ini sudah kritis jadi dikatakan critical measures. Seolah-olah bahwa ini bagi mereka adalah ini dulu seperti kita dulu COVID. Mereka melaksanakan work from home untuk semua kantor, pemerintah maupun swasta, 50% bekerja dari rumah. Kemudian hari kerja mereka potong jadi hanya empat hari,” katanya.
Prabowo melanjutkan, Pakistan juga memotong gaji menteri-menteri dan anggota DPR. Penyesuaian anggaran tersebut digunakan untuk membantu masyarakat lemah.
