Prabowo Tekankan Reformasi Total Birokrasi, Dirjen Nakal Akan Ditindak
Simetrisnews – Presiden Prabowo Subianto menegaskan pentingnya pembenahan menyeluruh dalam tubuh pemerintahan, mulai dari lingkungan kerja hingga tata kelola institusi.
Hal tersebut disampaikan dalam wawancara di kediamannya di Hambalang pada Selasa (17/03/2026), bersama sejumlah jurnalis senior dan pengamat.
Dalam pernyataannya, Prabowo menilai persoalan birokrasi tidak hanya terletak pada sistem, tetapi juga budaya kerja yang sudah mengakar lama.
“Saya lihat kita harus beresin lingkungan kita. Kita harus beresin budaya kita. Kita harus beresin governance kita. Hal-hal yang kecenderungan selalu menipu, nyelundup, underinvoicing, semua praktik-praktik itulah,” tegas Prabowo.
Ia menekankan bahwa praktik-praktik menyimpang tersebut tidak bisa lagi ditoleransi dan harus dibenahi secara konsisten di seluruh lini pemerintahan.
Prabowo juga mengingatkan para pejabat di berbagai lembaga untuk melakukan pembenahan dari dalam. Ia menegaskan bahwa setiap individu harus memilih antara memperbaiki diri atau menghadapi tindakan tegas.
“Saya tanya semua, bersihkan diri atau nanti dibersihkan. Saya lihat beberapa menteri sudah mulai benar. Ada yang kelihatan soft, tapi ada dirjen-dirjen yang nakal langsung dipecat,” ujarnya.
Sebagai contoh konkret, Prabowo menyinggung langkah yang dilakukan Menteri Pekerjaan Umum, Dody Hanggodo, dalam melakukan pembenahan internal di kementeriannya.
Menurutnya, meski dikenal sebagai sosok yang kalem, Dody tidak ragu mengambil tindakan tegas terhadap pejabat yang melanggar aturan, termasuk pencopotan pejabat setingkat direktur jenderal.
Langkah tersebut merupakan bagian dari upaya menjaga akuntabilitas dan integritas di lingkungan kementerian, termasuk penanganan pelanggaran disiplin berat yang berujung pada pengunduran diri pejabat terkait.
Meski demikian, Prabowo mengakui bahwa proses reformasi birokrasi bukanlah hal mudah. Ia menyebut adanya tantangan serius, termasuk resistensi dari dalam institusi.
“Kita menemukan deep-state, ada dirjen yang berani melawan menteri. Ada yang merasa untouchable, bahkan ada lembaga yang merasa tidak boleh diaudit. Ini pekerjaan tidak ringan,” ungkapnya.
Pernyataan tersebut menegaskan komitmen pemerintah dalam mendorong reformasi birokrasi yang lebih transparan, akuntabel, dan bebas dari praktik penyimpangan.
