Konflik Timur Tengah Bisa Picu Harga Minyak, Defisit dan Utang RI Membengkak
Simetrisnews – Lembaga riset kebijakan Prasasti Center for Policy Studies menilai konflik di Timur Tengah yang memicu lonjakan harga minyak dunia berpotensi mengguncang perekonomian Indonesia. Dalam skenario terburuk, kondisi tersebut bisa memperlebar defisit anggaran sekaligus menambah utang pemerintah.
Research Director Prasasti, Gundy Cahyadi, mengatakan konflik yang melibatkan Amerika Serikat dan Israel melawan Iran berpotensi mengganggu rantai pasok energi global. Gangguan tersebut dapat mendorong harga minyak mentah melonjak hingga sekitar US$150 per barel.
Menurutnya, lonjakan harga minyak menjadi risiko besar bagi Indonesia karena energi memiliki kontribusi sekitar sepertiga terhadap inflasi nasional. Jika harga bahan bakar minyak (BBM) di dalam negeri naik, maka harga barang dan kebutuhan pokok lainnya juga berpotensi ikut meningkat.
“Kalau harga minyak naik, BBM bisa naik sekitar 50% sampai 75%, dan itu akan mempengaruhi sekitar 30% dari total inflasi basket kita,” ujar Gundy dalam sebuah acara jumpa media, Jumat (13/3/2026).
Prasasti menyebut ada tiga skenario yang bisa dipertimbangkan pemerintah dalam menghadapi lonjakan harga minyak global.
Pertama, pemerintah membiarkan harga BBM domestik mengikuti harga pasar global tanpa intervensi. Cara ini dapat mengurangi beban subsidi negara, tetapi berisiko memicu inflasi yang tinggi.
Kedua, pemerintah menahan kenaikan harga BBM dengan memberikan subsidi tambahan terhadap harga minyak global. Kebijakan ini dapat menjaga stabilitas ekonomi, namun berpotensi menambah beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
Ketiga, pemerintah menanggung sebagian kenaikan harga BBM. Besarnya kenaikan yang diserap pemerintah akan sangat bergantung pada kemampuan fiskal negara.
Gundy menilai kemungkinan defisit anggaran melampaui batas 3% terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) cukup tinggi apabila harga minyak dunia terus meningkat.
Dalam struktur APBN saat ini, subsidi energi dihitung berdasarkan asumsi harga minyak sekitar US$70 per barel dan nilai tukar sekitar Rp16.500 per dolar AS.
Namun jika harga minyak rata-rata mencapai US$100 per barel dan nilai tukar rupiah melemah ke sekitar Rp17.000 per dolar, defisit anggaran pada 2026 diperkirakan bisa melebar hingga 3,3% terhadap PDB.
Angka tersebut melampaui batas defisit fiskal 3% yang selama ini menjadi acuan disiplin fiskal Indonesia. Kondisi ini berpotensi meningkatkan utang pemerintah dalam jangka panjang.
Gundy juga mengingatkan bahwa setiap kenaikan harga minyak dunia sebesar US$10 per barel dapat meningkatkan beban subsidi energi hingga sekitar 30%.
Beban subsidi LPG bahkan bisa bertambah sekitar 1,5% untuk setiap kenaikan harga minyak pada level tersebut.
Jika harga minyak terus melonjak hingga di atas US$100 per barel dan nilai tukar rupiah kembali melemah, defisit fiskal berpotensi melebar lebih jauh hingga mendekati kisaran 3,6% hingga 3,8% terhadap PDB.
