Indonesia-AS Sepakati Tarif Dagang: Ekspor RI ke AS Jadi 19%, Hampir Semua Produk AS Bebas Tarif Masuk RI

Perbesar

Simetrisnews – Pemerintah Indonesia dan Amerika Serikat sepakat menurunkan tarif barang asal Indonesia ke AS menjadi 19%, sementara Indonesia menghapus 99% hambatan tarif bagi produk-produk AS.
Kesepakatan ini diteken oleh Menko Perekonomian Airlangga Hartarto dan Perwakilan Perdagangan AS Jamieson Greer, pada Jumat (20/02) pagi WIB, menyusul negosiasi selama berbulan-bulan.

“Perjanjian ini akan berlaku 90 hari setelah proses hukum diselesaikan kedua belah pihak,” kata Menko Perekonomian Airlangga Hartarto, dalam jumpa pers yang disiarkan langsung Sekretariat Presiden melalui You Tube, Jumat (20/02).

Ditambahkan Hartarto, perjanjian ini akan dikonsultasikan dengan DPR.

Rincian perjanjian tidak disertakan dalam pernyataan Hartarto dan pejabat terkait.

Dalam kesepakatan itu, ekspor dari Indonesia ke AS akan dikenai tarif resiprokal 19%, kecuali untuk produk-produk tertentu yang akan menerima tarif timbal balik 0%.

Tarif 19% merupakan hasil negosiasi berbulan-bulan, setelah Indonesia dikenai tarif awal 32% yang ditetapkan AS.

Adapun komoditas unggulan seperti minyak sawit, kopi, dan kakao mendapat pengecualian tarif masuk ke pasar AS.

Di sisi lain, dalam kesepakatan ini, Indonesia akan membebaskan tarif bea masuk produk AS.

Menurut kesepakatan itu, Indonesia akan menghilangkan hambatan tarif pada lebih dari 99% produk AS yang diekspor ke Indonesia di semua sektor.

Di dalamnya, termasuk produk pertanian, produk kesehatan, makanan laut, teknologi informasi dan komunikasi, produk otomotif, serta bahan kimia.

Melalui keterangan tertulis, Gedung Putih menyatakan penurunan tarif 19% disertai kesanggupan pemerintah Indonesia:

Membeli komoditas energi AS senilai US$15 miliar
Membeli barang dan jasa terkait pesawat-aviasi dari Boeing senilai US13,5 miliar
Membeli produk pertanian dari AS senilai US$4,5 miliar
Pemerintah Indonesia juga menandatangani nota kesepahaman dengan Freeport-McMoran untuk memperpanjang izin penambangan dan memperluas operasi di Grasberg, Papua.

Apa isi keterangan pers Menko Perekonomian Airlangga Hartarto?
Lebih lanjut Airlangga mengatakan, kesepakatan ini didasarkan saling menguntungkan bagi rakyat Indonesia dan AS.

“Filosofi dari kesepakatan ini adalah harus sama-sama menang. Menguntungkan bagi rakyat Indonesia maupun rakyat AS. Kami ingin mencapai era keemasan bagi kedua negara, bukan hanya satu negara,” kata Airlangga.

Dijelaskan pula bahwa kesepakatan kedua negara ini merupakan hasil proses negosiasi semenjak pengumuman kebijakan tarif resiprokal AS pada April 2025.

Indonesia disebutnya telah mengirim empat surat resmi pada 2025 dan sekitar 90% usulan Indonesia disetujui AS.

Hartarto mengklaim, pihaknya melakukan tujuh kali kunjungan ke Washington dan lebih dari 19 kali pertemuan teknis dengan USTR.

“Kesepakatan ini berbeda dengan ART negara lain karena AS sepakat mencabut pasal non-ekonomi seperti kerja sama reaktor nuklir, pertahanan, dan keamanan sehingga perjanjian murni fokus pada perdagangan,” ungkap Airlangga.

Menurutnya, dalam kesepakatan tersebut, sekitar 1.819 pos tarif produk Indonesia memperoleh fasilitas.

Ini mencakup sektor pertanian dan industri seperti kelapa sawit, kopi dan kakao, rempah-rempah, elektronik dan semikonduktor, hingga alat pesawat terbang.

Produk-produk tersebut mendapatkan tarif hingga 0% di pasar AS.

Adapun sektor apparel dan tekstil juga memperoleh tarif 0% melalui mekanisme tariff-rate quota (TRQ).

Hartarto berkata, skema ini memberi manfaat langsung bagi sekitar 4 juta pekerja dan berdampak pada lebih dari 20 juta masyarakat Indonesia.

Sebagai bagian dari prinsip resiprokal, Indonesia juga memberikan tarif 0% bagi sejumlah produk AS seperti gandum dan kedelai.

Kebijakan ini dinilai menjaga stabilitas harga pangan domestik, termasuk bahan baku mi, tahu, dan tempe sehingga tidak menambah beban konsumen.

Supaya perjanjian ini berjalan adil, Airlangga berkata bahwa kedua pihak membuat council of trade investment apabila ada kenaikan harga yang lebih tinggi dari kesepakatan.