Harga Minyak Tembus US$100 dan Dolar Menguat, DPR Minta Pemerintah Siapkan Mitigasi Fiskal
Simetrisnews – Pemerintah diminta segera menyiapkan langkah mitigasi fiskal untuk menghadapi lonjakan harga minyak dunia serta penguatan nilai tukar dolar Amerika Serikat (AS). Permintaan tersebut disampaikan Ketua Fraksi Partai Golkar di Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, M. Sarmuji.
Menurut Sarmuji, ketegangan geopolitik di kawasan Timur Tengah telah mendorong harga minyak dunia menembus di atas US$100 per barel sejak Minggu lalu. Pada saat yang sama, tekanan global juga tercermin dari penguatan dolar AS yang membuat nilai tukar rupiah sempat menembus level Rp17.000 per dolar AS pada awal perdagangan Senin.
Sarmuji menilai kombinasi kenaikan harga minyak dan penguatan dolar AS berpotensi memberi tekanan besar terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), terutama pada pos subsidi energi yang sangat sensitif terhadap fluktuasi harga minyak dan nilai tukar.
“Lonjakan harga minyak dunia di atas US$100 per barel dan penguatan dolar AS harus segera direspons secara serius oleh pemerintah. Dampaknya terhadap APBN bisa sangat signifikan, terutama pada beban subsidi energi,” ujar Sarmuji dalam keterangan tertulis, Selasa (10/3/2026).
Ia juga mengingatkan bahwa penguatan dolar AS akan berdampak langsung terhadap posisi utang luar negeri Indonesia. Ketika dolar AS menguat terhadap rupiah, nilai kewajiban utang yang berdenominasi dolar otomatis meningkat jika dihitung dalam rupiah.
“Penguatan dolar AS juga secara langsung meningkatkan beban utang luar negeri Indonesia dalam nilai rupiah. Artinya, kewajiban pembayaran pemerintah menjadi lebih besar ketika dikonversi ke rupiah,” jelasnya.
Karena itu, Sarmuji meminta Kementerian Keuangan Republik Indonesia segera melakukan simulasi berbagai skenario agar pemerintah dapat mengantisipasi dampak fiskal apabila tekanan global tersebut terus berlanjut.
Ia secara khusus meminta Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menyiapkan langkah mitigasi untuk menjaga stabilitas APBN di tengah ketidakpastian global.
“Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa harus segera melakukan simulasi dan mitigasi agar APBN kita tetap valid. Konsekuensi terhadap beban APBN pasti tinggi, terutama pada subsidi,” kata Sarmuji.
Lebih lanjut, ia menekankan bahwa langkah antisipasi perlu dilakukan secara terbuka dan terkoordinasi karena dampaknya sangat luas terhadap stabilitas ekonomi nasional.
“Menteri Keuangan jangan asyik dengan dunianya sendiri. Situasi seperti ini membutuhkan koordinasi yang kuat dan komunikasi yang terbuka agar pemerintah, DPR, dan publik mengetahui langkah-langkah mitigasi yang sedang disiapkan,” tegasnya.
