DPR Minta Pemerintah Siapkan Skenario Haji di Tengah Konflik Timur Tengah

Perbesar

Simetrisnews – Ketua Komisi VIII DPR Marwan Dasopang meminta pemerintah menyiapkan berbagai skenario terkait penyelenggaraan ibadah haji di tengah meningkatnya eskalasi konflik di kawasan Timur Tengah. Salah satu opsi yang dinilai perlu dipertimbangkan ialah kemungkinan tidak memberangkatkan jemaah jika situasi keamanan tidak memungkinkan.

Marwan mengatakan langkah tersebut memang menjadi opsi paling aman dari sisi keselamatan. Namun, ia mengakui keputusan tersebut akan berdampak besar secara psikologis bagi umat Muslim yang telah lama menantikan kesempatan berhaji.
“Kalau dari sisi paling aman, tidak memberangkatkan haji karena eskalasinya tidak bisa diprediksi. Tetapi dari sisi psikologis beragama, itu tentu berat,” kata Marwan di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (6/3/2026).

Meski begitu, ia menekankan pemerintah harus memastikan dana yang sudah dibayarkan untuk berbagai layanan haji tidak hilang apabila keberangkatan dibatalkan. Pemerintah diminta melakukan negosiasi dengan penyedia layanan agar dana yang sudah disetorkan dapat diamankan melalui mekanisme keadaan kahar (force majeure).
“Pemerintah kita dorong dapat meyakinkan penyedia layanan agar yang sudah dibayarkan tidak loss. Mekanisme force majeure harus dibicarakan supaya dana yang sudah disetorkan tidak hilang,” ujarnya.

Selain kemungkinan pembatalan keberangkatan, Marwan juga menyoroti skenario lain jika jemaah sudah berada di Arab Saudi namun terjadi peningkatan konflik sehingga mereka tidak dapat segera kembali ke Indonesia.

Menurutnya, pemerintah perlu menyiapkan skema penanganan yang matang agar jemaah tidak terbebani biaya tambahan jika harus tinggal lebih lama di Arab Saudi.
“Jemaah tidak mungkin dibebani biaya tambahan. Pemerintah harus menghitung ulang biaya dan menyiapkan skema penempatan jemaah di Saudi jika terjadi situasi darurat,” jelasnya.

Marwan menambahkan hingga saat ini belum ada pengumuman resmi dari pemerintah Arab Saudi terkait pembatalan penyelenggaraan haji tahun ini. Berbeda dengan masa pandemi COVID-19, ketika pemerintah Saudi mengeluarkan maklumat pembatasan ibadah haji.
“Tidak ada maklumat untuk tidak berhaji. Jadi kita masih punya harapan ibadah haji tetap terlaksana tahun ini,” katanya.

Sementara itu, untuk perjalanan umrah, pemerintah sebelumnya telah mengimbau calon jemaah yang belum berangkat agar menunda perjalanan. Adapun bagi jemaah yang sudah berada di Arab Saudi diminta mengikuti arahan dari pemerintah.
Meski demikian, Marwan mencatat penerbangan umrah masih berlangsung hingga saat ini melalui sejumlah maskapai seperti Lion Air, Garuda Indonesia, dan Saudia.

Ia menegaskan pemerintah perlu segera menyusun langkah lanjutan yang jelas, mengingat eskalasi konflik di kawasan Timur Tengah masih sulit diprediksi.