Simetrisnews – Wakil Menteri Haji dan Umrah Dahnil Anzar Simanjuntak membeberkan wacana skema “war tiket haji” sebagai solusi jangka panjang untuk mengurai antrean panjang calon jemaah haji Indonesia.
Wacana ini, kata Dahnil, hanya akan diterapkan jika Indonesia mendapatkan lonjakan kuota besar dari Arab Saudi di luar kuota reguler yang saat ini berjumlah 221 ribu jemaah.
Pernyataan itu disampaikannya usai menutup Rakernas Konsolidasi Penyelenggaraan Haji 2026/1447 H di Asrama Haji Banten, Cipondoh, Kota Tangerang, Jumat (10/4/2026).
Menurut Dahnil, ide tersebut merupakan tindak lanjut arahan Presiden Prabowo Subianto yang meminta Kementerian Haji mencari cara memperpendek masa tunggu haji, yang saat ini mencapai antrean 5,7 juta orang.
Di sisi lain, Arab Saudi melalui program Saudi Vision 2030 menargetkan kapasitas jemaah dunia hingga 5 juta orang. Jika terealisasi, kuota Indonesia diperkirakan bisa melonjak hingga hampir 500 ribu jemaah.
“Kalau jumlah jemaah kita hampir 500 ribu, dana penyelenggaraan bisa tembus lebih dari Rp 40 triliun. Keuangan haji yang sekarang tidak akan mampu meng-cover itu, dan belum tentu juga mengurangi antrean,” ujar Dahnil.
Berikut poin penting skema “war tiket haji” yang dijelaskan Dahnil:
- Hanya Berlaku untuk Kuota Tambahan
Skema ini tidak mengganggu antrean reguler yang sudah berjalan. Antrean 5,7 juta jemaah tetap diproses seperti biasa. “War tiket” hanya berlaku jika ada kuota ekstra besar dari Arab Saudi. - Tanpa Subsidi, Harga Real (Full Cost)
Berbeda dengan haji reguler yang mendapat subsidi nilai manfaat dana haji, skema ini mewajibkan jemaah membayar biaya riil tanpa subsidi.
“Misalnya biaya haji tanpa subsidi Rp 200 juta, maka yang sanggup membayar bisa langsung membeli kuota yang tersedia,” jelas Dahnil. - Harga Tetap Dikontrol Negara
Dahnil menegaskan ini bukan liberalisasi haji. Biaya tetap ditetapkan pemerintah bersama DPR, hanya saja tanpa dukungan nilai manfaat dana haji. “Bipih tetap ditentukan negara. Tidak ada pasar bebas. Bedanya hanya tidak disubsidi,” tegasnya. - Mengedepankan Istitaah Material
Skema ini ditujukan bagi jemaah yang benar-benar mampu secara finansial, fisik, dan mental (istitaah), sehingga bisa berangkat lebih cepat tanpa memengaruhi antrean reguler. “Ini istitaah yang sesungguhnya. Yang mampu secara material, silakan ambil kuota itu,” katanya.
Masih Sebatas Wacana Transformasi
Dahnil menekankan skema “war tiket” belum menjadi kebijakan resmi dan tidak akan diterapkan dalam waktu dekat. Ini masih sebatas wacana transformasi perhajian nasional untuk menjawab masalah antrean panjang sekaligus menjaga kesehatan keuangan haji yang dikelola Badan Pengelola Keuangan Haji.
“Ini bukan kebijakan, tapi gagasan transformasi agar antrean bisa diperpendek, bahkan dihilangkan, sekaligus menyelamatkan keuangan umat,” pungkasnya.