Simetrisnews — Badan Gizi Nasional (BGN) buka suara terkait anggaran Rp 113 miliar untuk jasa Event Organizer (EO) yang menjadi sorotan publik. Kepala BGN, Dadan Hindayana, menegaskan penggunaan EO merupakan kebutuhan strategis karena BGN masih berada dalam fase awal pembentukan sistem dan tata kelola.
“Sebagai lembaga baru yang dibentuk untuk menjalankan program strategis nasional tentu berada dalam fase awal pembangunan sistem, struktur organisasi, serta tata kelola operasional. Dalam tahap ini, BGN belum memiliki sumber daya internal yang sepenuhnya siap untuk menangani seluruh kebutuhan kegiatan berskala besar secara mandiri,” ujar Dadan, Senin (13/4/2026).
Menurutnya, penyelenggaraan event, kampanye publik, dan sosialisasi nasional berskala besar membutuhkan dukungan profesional yang saat ini belum sepenuhnya dimiliki internal BGN.
“Penggunaan jasa EO dalam konteks ini merupakan langkah strategis untuk memastikan kegiatan dapat berjalan secara profesional, terstandar, dan tepat waktu. EO memiliki keahlian khusus dalam manajemen acara, mulai dari perencanaan, koordinasi vendor, pengelolaan teknis lapangan, hingga mitigasi risiko operasional,” jelasnya.
Dadan juga menilai pelibatan pihak ketiga membantu tata kelola administrasi dan keuangan menjadi lebih tertib dan terdokumentasi dengan baik.
“Hal ini justru memudahkan proses audit, pengawasan, dan akuntabilitas penggunaan anggaran negara, karena seluruh komponen kegiatan terdokumentasi secara sistematis,” tambahnya.
Ia menekankan, kegiatan yang ditangani EO bukan sekadar seremoni, tetapi bagian dari strategi komunikasi publik isu gizi nasional serta pelaksanaan Bimbingan Teknis (Bimtek) bagi penjamah makanan agar keamanan pangan dikelola SDM terlatih.
“Oleh karena itu, kualitas penyelenggaraan menjadi krusial. EO berperan dalam memastikan pesan yang ingin disampaikan pemerintah dapat dikemas secara efektif, menarik, dan berdampak luas,” terangnya.
Dari sisi efisiensi waktu dan biaya, Dadan menyebut penggunaan EO lebih rasional dibanding membangun tim internal dalam waktu singkat.
“Sementara itu, kebutuhan pelaksanaan program harus segera berjalan. EO hadir sebagai solusi bridging agar program tetap dapat dieksekusi tanpa mengorbankan kualitas dan waktu,” tuturnya.
Meski begitu, Dadan menegaskan komitmen BGN terhadap transparansi dan akuntabilitas anggaran.
“Setiap pengeluaran, termasuk penggunaan jasa EO, dilakukan melalui mekanisme yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta terbuka untuk diawasi oleh lembaga pengawas internal maupun eksternal,” imbuhnya.
