Simetrisnews – Presiden Prabowo Subianto telah menandatangani desain pembangunan kawasan legislatif dan yudikatif di Ibu Kota Nusantara (IKN). Hal itu diungkapkan Kepala Otorita IKN, Basuki Hadimuljono, yang menyebut desain tersebut mengusung filosofi kelembagaan negara yang kuat.
Menurut Basuki, penandatanganan desain dilakukan pekan lalu. Targetnya, pembangunan kawasan ini rampung pada 2027 dan paling lambat sudah bisa difungsikan pada semester I 2028.
“Bapak Presiden telah menandatangani desain tersebut pekan lalu. Target penyelesaian kawasan legislatif dan yudikatif adalah pada tahun 2027, dan paling lambat semester I tahun 2028. Presiden menekankan bahwa filosofi bangunan harus tegas, lurus, dan berwibawa, karena dari kawasan inilah akan dihasilkan keputusan-keputusan besar negara,” ujarnya.
Pembangunan kawasan ini telah berkontrak sejak akhir 2025 dan mengalami penyesuaian desain pada awal 2026 atas arahan Presiden. Perancangan dilakukan melalui studi banding ke sejumlah negara seperti Turki, India, dan Mesir guna menghadirkan konsep yang representatif, fungsional, dan mencerminkan identitas kebangsaan.
Ketua MPR RI, Ahmad Muzani, yang tengah berkunjung ke IKN, turut mengapresiasi desain tersebut. Ia menilai konsep bangunan tidak hanya megah, tetapi juga memberikan kenyamanan bagi penyelenggara negara.
“Untuk calon pembangunan Gedung MPR, DPR dan DPD sangat bagus, konturnya sangat tinggi berada di sebelah kiri Istana. Lebih tinggi dari pada rata-rata gedung pemerintahan yang ada. Gedung ini akan terasa megah dan terasa Keindonesiaan yang kokoh,” ungkap Muzani.
Ia juga menyoroti percepatan pembangunan IKN yang dinilai telah bertransformasi nyata dari tahap perencanaan menuju realisasi fisik yang kini mulai terlihat.
