Romy Soekarno Usul WFH di Tengah Pekan, Ingatkan Risiko Long Weekend dan Turunnya Kinerja
Simetrisnews – Anggota Komisi II DPR RI, Romy Soekarno, mewanti-wanti agar kebijakan work from home (WFH) yang tengah dikaji pemerintah tidak ditempatkan berdekatan dengan akhir pekan. Ia mengusulkan pelaksanaan WFH berada di pertengahan minggu untuk mencegah potensi penyalahgunaan kebijakan.
“Pertama, dari sisi perilaku masyarakat, kita harus realistis. Jika WFH ditempatkan pada hari yang berdekatan dengan akhir pekan, khususnya Jumat, maka akan muncul moral hazard berupa kecenderungan menjadikannya sebagai long weekend,” kata Romy, Kamis (26/3/2026).
Menurutnya, jika WFH dilaksanakan pada hari Jumat, justru berpotensi meningkatkan mobilitas masyarakat menjelang akhir pekan. Hal ini dinilai bertolak belakang dengan tujuan utama kebijakan, yakni penghematan bahan bakar minyak (BBM).
“Ini berpotensi meningkatkan mobilitas, bukan menurunkannya. Artinya, tujuan penghematan BBM bisa meleset,” ujarnya.
Legislator dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan itu juga menyoroti sisi kinerja birokrasi dan dunia kerja. Ia menilai WFH kerap membuat proses kerja menjadi kurang efektif karena minimnya interaksi langsung antarpegawai.
“Kedua, kita tidak boleh mengabaikan aspek kinerja birokrasi dan dunia kerja secara umum. Dalam praktiknya, WFH sering membuat proses kerja menjadi kurang direct. Pengambilan keputusan menjadi lebih lambat, koordinasi tidak seefektif tatap muka, dan sering kali terjadi fragmentasi komunikasi,” jelasnya.
Romy menambahkan, interaksi langsung di ruang kerja memiliki peran penting dalam membangun kepercayaan, kehadiran kepemimpinan, serta soliditas tim kerja.
“Lebih dari itu, ada dimensi humanize yang hilang. Interaksi langsung bukan sekadar formalitas, tetapi merupakan fondasi dari trust, leadership presence, dan soliditas tim,” lanjutnya.
Ia mengusulkan agar kebijakan WFH, jika tetap diterapkan, dijalankan dengan prinsip penentuan hari netral di tengah pekan, penguatan kontrol kinerja berbasis output, serta standardisasi sistem komunikasi dan koordinasi.
Romy juga menekankan agar kebijakan ini tidak diberlakukan pada sektor pelayanan publik yang membutuhkan interaksi langsung dengan masyarakat.
“Kebijakan publik harus selalu mempertimbangkan keseimbangan antara efisiensi dan kualitas. Jangan sampai upaya menghemat BBM justru dibayar dengan menurunnya produktivitas dan kualitas pelayanan kepada masyarakat,” tegasnya.
Sebelumnya, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menyampaikan bahwa sejumlah menteri telah menyepakati pelaksanaan satu hari WFH per minggu sebagai bagian dari strategi penghematan BBM. Namun, keputusan final masih menunggu laporan kepada Presiden Prabowo Subianto sebelum diumumkan ke publik.
“Udah rapat kemarin, rapat hampir 3 atau 4 jam. Ya, tapi kita sepakat untuk satu suara berarti yang menyampaikan,” kata Tito.
