DPR Sebut Wacana Potong Gaji Pejabat ala Presiden Bangunkan Kepekaan Terhadap Kondisi Ekonomi
Simetrisnews – Wacana pemotongan gaji pejabat mulai dari tingkat Presiden, anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), menteri, hingga wakil menteri yang diajukan oleh Presiden Prabowo Subianto dinilai sebagai upaya untuk membangkitkan kepekaan bersama terhadap dinamika ekonomi global yang masih penuh tantangan pascaperang di kawasan Timur Tengah. Hal tersebut disampaikan Ketua Komisi II DPR Muhammad Rifqi Niza My Karsa Yuda pada hari Rabu (25/3/2026).
Usulan Presiden Berdasarkan Contoh Kebijakan Pakistan
Ide pemotongan gaji pejabat tinggi negara pertama kali diutarakan Presiden Prabowo dalam sidang kabinet paripurna pada Jumat (13/3/2026). Dalam kesempatan tersebut, Presiden mengutip contoh kebijakan penghematan yang telah diterapkan oleh pemerintah Pakistan, yang antara lain melakukan pemangkasan gaji pejabat negara dan mengalihkan dana hasil penghematan tersebut untuk membantu kelompok masyarakat miskin yang terdampak kondisi ekonomi.
Keputusan tersebut digambarkan sebagai bentuk kepemimpinan yang teladan, di mana pejabat negara mengambil peran aktif dalam berbagi beban yang dihadapi oleh rakyat.
DPR Apresiasi, Namun Soroti Pentingnya Efisiensi Anggaran Secara Komprehensif
Rifqi mengungkapkan apresiasi terhadap wacana yang diajukan Presiden, menyebutkannya sebagai sinyal penting bagi seluruh elemen negara untuk fokus pada efisiensi penggunaan sumber daya negara. Namun, ia juga menekankan bahwa upaya penghematan tidak boleh hanya berhenti pada pemotongan gaji pejabat semata.
“Kita perlu melakukan penataan ulang yang menyeluruh terkait efektivitas seluruh anggaran negara, agar setiap pengeluaran dapat tepat sasaran dan tidak mengganggu kualitas pelayanan publik yang menjadi hak rakyat,” jelas Rifqi.
Menurutnya, langkah penghematan harus diimbangi dengan optimalisasi kinerja dan peningkatan transparansi dalam pengelolaan keuangan negara, sehingga manfaatnya benar-benar dirasakan oleh masyarakat luas.
