Waketum PAN Eddy Soeparno Siap Jika Gaji DPR Dipotong Hadapi Dampak Konflik Timur Tengah
Simetrisnews – Wakil Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) sekaligus anggota Komisi XII DPR RI, Eddy Soeparno, menyatakan tidak keberatan jika terjadi pemotongan gaji anggota DPR sebagai langkah menghadapi dampak konflik di kawasan Timur Tengah.
Eddy menegaskan pihaknya akan mengikuti arahan Presiden Prabowo Subianto dalam menyikapi situasi global yang berpotensi memengaruhi kondisi ekonomi nasional.
“Kita manut arahan Presiden. Demi bangsa dan dengan tekad untuk selalu mendahulukan kepentingan masyarakat kita tentu siap,” kata Eddy kepada wartawan, Senin (16/3/2026).
Wakil Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia (MPR RI) itu mengatakan PAN mendukung berbagai langkah yang disampaikan Prabowo untuk mengantisipasi dampak konflik global, termasuk kemungkinan penerapan penghematan energi.
“Apa yang disampaikan oleh Bapak Presiden kita setuju, mulai dari kemungkinan work from home (WFH), kemudian mungkin juga pengurangan hari kerja supaya bisa menghemat energi,” ujarnya.
Menurut Eddy, usulan yang disampaikan Presiden Prabowo sudah cukup komprehensif sebagai langkah antisipasi menghadapi situasi global yang tidak menentu.
“Jadi apa yang diusulkan Bapak Presiden saya kira sudah sangat lengkap, komprehensif, dan kita sepakat dengan apa yang beliau sampaikan,” tuturnya.
Sebelumnya, Presiden Prabowo menyampaikan sejumlah negara telah mengambil langkah-langkah adaptif untuk menghadapi konflik di kawasan Asia Barat atau Timur Tengah. Salah satu contoh yang disampaikan adalah kebijakan yang diterapkan oleh Pakistan.
Prabowo menjelaskan pemerintah Pakistan bahkan memotong gaji para menteri dan anggota parlemen sebagai bagian dari upaya menghadapi situasi krisis.
Pernyataan itu disampaikan Prabowo saat memimpin Sidang Kabinet Paripurna di Istana Negara, Jakarta, pada Jumat (13/3/2026). Ia menilai pemerintah perlu mengambil langkah proaktif untuk mengantisipasi dampak konflik global.
Prabowo juga mencontohkan Pakistan menerapkan kebijakan kerja dari rumah bagi sektor pemerintahan dan swasta dengan skema 50% pekerja bekerja dari rumah. Selain itu, hari kerja juga dipangkas menjadi hanya empat hari dalam sepekan.
“Jadi mereka menganggap ini sudah kritis, jadi dikatakan critical measures. Mereka melaksanakan work from home untuk semua kantor, pemerintah maupun swasta, 50% bekerja dari rumah. Kemudian hari kerja mereka potong menjadi hanya empat hari,” kata Prabowo.
Ia menambahkan pemotongan gaji menteri dan anggota parlemen di Pakistan dilakukan sebagai bentuk penyesuaian anggaran untuk membantu masyarakat yang terdampak situasi krisis.
