Prabowo Tegaskan Batas Defisit APBN Tetap 3% PDB, Kecuali Ada Darurat Besar

Simetrisnews – Presiden Prabowo Subianto menegaskan pemerintah tetap berkomitmen menjaga disiplin fiskal dengan mempertahankan batas defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) maksimal 3% dari Produk Domestik Bruto (PDB). Batas tersebut tidak akan diubah kecuali terjadi kondisi darurat besar seperti pandemi.

“Batas defisit itu adalah alat yang baik untuk mendisiplinkan diri kita. Kami tidak punya rencana untuk mengubahnya kecuali ada keadaan darurat yang sangat besar seperti COVID-19,” kata Prabowo dalam keterangan tertulis, Senin (16/3/2026).

Indonesia menetapkan batas defisit anggaran maksimal 3% sejak awal 2000-an setelah krisis keuangan Asia. Ketentuan tersebut menjadi salah satu pilar disiplin fiskal yang selama ini diperhatikan oleh investor global.

Menurut Prabowo, Indonesia sebelumnya meniru aturan di Uni Eropa yang juga menetapkan batas defisit fiskal maksimal 3% dari PDB. Namun saat ini banyak negara di kawasan tersebut tidak lagi mematuhi aturan itu.

Prabowo mengaku tidak sejalan dengan pemikiran ekonomi yang mendorong pertumbuhan tinggi melalui utang besar. Ia mengatakan lebih memilih prinsip pengeluaran yang disesuaikan dengan kemampuan negara.

“Saya harap kita tidak perlu mengubahnya. Sebenarnya saya tidak percaya pada defisit, mungkin saya orang yang kuno,” ujarnya.

Ia juga menilai Indonesia memiliki keuntungan dibanding banyak negara lain karena memiliki sumber daya alam melimpah seperti sawit dan batu bara yang relatif murah serta mampu menopang ketahanan nasional. Selain itu, pemerintah juga terus mengembangkan energi alternatif seperti panas bumi, tenaga surya, tenaga air, dan biofuel.

“Kalau kita bisa melewati ini, dalam dua tahun kita akan menjadi sangat efisien. Kita akan sangat, sangat tidak bergantung pada sumber dari luar,” imbuhnya.

Sebelumnya sempat beredar kabar pemerintah mempertimbangkan menaikkan batas defisit APBN di atas 3%. Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengatakan wacana tersebut masih dalam tahap pembahasan.

“Saya belum tahu, masih dipikirkan,” kata Purbaya kepada wartawan di Jakarta, (13/3) Jumat pekan lalu.

Menurut Purbaya, salah satu pertimbangan pemerintah tidak terburu-buru menaikkan batas defisit adalah potensi penilaian negatif dari lembaga pemeringkat internasional. Meski demikian, ia menyebut banyak negara lain yang kini memiliki defisit lebih dari 3%.

“Sebenarnya kalau secara fair, negara di sekitar kita sudah sedikit yang di bawah 3%. Hampir tidak ada malah. Tapi mereka melihat faktor lain dari kita yang sedang dipelajari. Yang jelas sampai sekarang kita akan menjalankan kebijakan fiskal secara prudent,” ujarnya.

Ia menambahkan, apabila Presiden Prabowo dan parlemen menyetujui kenaikan defisit, maka pemerintah siap menjalankannya.

“Kalau perintah tentu kita jalankan. Saya hanya menjalankan kebijakan presiden,” kata Purbaya.

Sementara itu, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengungkapkan pemerintah telah menyiapkan beberapa skenario untuk mengantisipasi potensi pelebaran defisit APBN.

Dalam skenario pertama, harga minyak mentah Indonesia (ICP) diperkirakan berada di kisaran US$86 per barel dengan nilai tukar rupiah sekitar Rp17.000 per dolar AS. Dengan asumsi pertumbuhan ekonomi 5,3% dan imbal hasil surat berharga negara sekitar 6,8%, defisit APBN diperkirakan mencapai 3,18% terhadap PDB.

Sementara dalam skenario moderat, harga minyak diproyeksikan naik hingga US$97 per barel dengan kurs rupiah sekitar Rp17.300 per dolar AS. Dengan asumsi pertumbuhan ekonomi 5,2% dan imbal hasil surat utang 7,2%, defisit diperkirakan melebar menjadi 3,53% terhadap PDB.

Adapun dalam skenario terburuk, pemerintah memperkirakan harga minyak dapat melonjak hingga US$115 per barel dengan nilai tukar rupiah melemah ke Rp17.500 per dolar AS. Jika pertumbuhan ekonomi tetap di kisaran 5,2% dan yield surat utang 7,2%, maka defisit APBN berpotensi meningkat hingga 4,06% terhadap PDB.