Menaker Yassierli Pantau Dampak Perang Iran, Kemnaker Aktifkan Early Warning PHK

Simetrisnews – Menteri Ketenagakerjaan Yassierli memastikan pemerintah terus memantau potensi dampak konflik Iran terhadap kondisi ketenagakerjaan di Indonesia, termasuk risiko Pemutusan Hubungan Kerja (PHK).

Pemantauan dilakukan bukan hanya berdasarkan satu faktor, melainkan melalui evaluasi rutin kondisi ekonomi dalam beberapa bulan ke depan. Kementerian Ketenagakerjaan juga berkoordinasi erat dengan kementerian lain untuk mengantisipasi potensi tekanan terhadap dunia usaha.

“Kita tidak hanya gara-gara satu hal. Jadi, seperti saya sampaikan tadi, dalam rapat-rapat kita selalu melihat ini bagaimana tiga bulan ke depan, apa yang harus siap. Di Kementerian Keuangan juga sudah membentuk Satgas debottlenecking dan seterusnya, dan itu kita terkoordinasi. Jadi, ini terus kita lakukan monitoring,” kata Yassierli di Kompleks DPR RI, Jakarta, Kamis (9/4/2026).

Menurutnya, koordinasi lintas kementerian sudah berjalan aktif, termasuk melalui rapat yang dipimpin Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian. Dalam forum tersebut, tekanan ekonomi global dan potensi dampaknya terhadap tenaga kerja rutin dibahas.

Terkait sistem peringatan dini PHK (early warning system), Yassierli menegaskan mekanismenya pada dasarnya sudah berjalan. Pemerintah mengandalkan sinergi lintas kementerian serta optimalisasi LKS Tripartit Nasional yang melibatkan unsur pemerintah, pengusaha, dan serikat pekerja.

“Kemudian kita juga sekarang sedang mengoptimalkan keberadaan dari LKS Tripartit Nasional. Di situ ada perwakilan dari dunia usaha, ada perwakilan dari serikat pekerja. Kita memiliki pokja-pokja, ada pokja terkait regulasi, ada pokja terkait bagaimana kita menyikapi, termasuk dengan produktivitas, termasuk salah satunya PHK dan seterusnya,” jelasnya.

Sementara itu, Dirjen Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja Indah Anggoro Putri menambahkan, pemantauan juga dilakukan melalui komunikasi intensif dengan dinas tenaga kerja di daerah.

“Kita punya kanal koordinasi dan komunikasi dengan dinas tenaga kerja provinsi dan kabupaten/kota. Kita juga aktif WA para Kadis,” ujar Indah.

Ia menambahkan, LKS Tripartit Nasional hampir setiap hari menggelar pertemuan. Selain itu, Kemnaker juga rutin dilibatkan dalam rapat Satgas debottlenecking bentukan Kementerian Keuangan jika terdapat indikasi dampak terhadap tenaga kerja.

“LKS Tripnas hampir setiap hari meeting. Berikutnya, Kementerian Keuangan punya satgas debottlenecking bisnis, kalau ada pengaruh berdampak PHK kami selalu diundang. Jadi kami pantau, insyaallah so far so good,” tutup Indah.