Ancaman Penutupan Selat Hormuz Jadi Alarm, Transisi Kendaraan Listrik Dinilai Mendesak
Simetrisnews – Gejolak geopolitik di Timur Tengah yang berpotensi memicu penutupan Selat Hormuz dinilai harus menjadi alarm serius bagi Indonesia agar tidak terus bergantung pada impor BBM. Momentum ini dianggap tepat untuk mempercepat transisi energi bersih, terutama di sektor transportasi.
Direktur Eksekutif Satya Bumi Andi Muttaqien menyebut transisi menuju kendaraan listrik dapat menjadi strategi kunci untuk mengurangi kerentanan Indonesia terhadap krisis pasokan energi global.
“Ketergantungan pada BBM impor membuat Indonesia sangat rentan terhadap krisis global seperti yang terjadi saat ini. Ini harus menjadi momentum untuk mempercepat transisi energi bersih dan elektrifikasi, khususnya di sektor transportasi,” ujarnya dalam keterangan tertulis, Senin (6/4/2026).
Namun, menurut Andi, percepatan adopsi kendaraan listrik tidak akan efektif tanpa peran aktif pelaku industri otomotif yang telah lama beroperasi di Indonesia.
Selama ini, pemerintah bersama industri dinilai lebih berfokus pada hilirisasi sektor hulu, seperti produksi nikel dan baterai, tanpa diimbangi percepatan elektrifikasi kendaraan di sisi hilir.
“Hingga kini, mereka belum merasakan keuntungan dari kendaraan listrik, salah satunya karena perusahaan otomotif masih pasif dalam mendistribusikan kendaraan listrik di Indonesia,” tambahnya.
Ia menilai percepatan peralihan ke electric vehicle juga harus dibarengi pembenahan tata kelola di sektor hulu. Mengutip prinsip otomotif “fast but not reckless”, percepatan produksi kendaraan listrik perlu disertai standar pengelolaan sumber daya alam yang ketat agar tidak menimbulkan persoalan baru.
Karena itu, pemerintah didorong memperkuat standar lingkungan dan sosial dalam rantai pasok mineral kritis seperti nikel, termasuk perlindungan hak masyarakat adat dan komunitas lokal.
Transparansi dan akuntabilitas dalam pengembangan kawasan industri serta proyek hilirisasi juga dinilai penting.
“Selain itu, pemerintah perlu memastikan pendekatan transisi yang berkeadilan (just transition) dengan melibatkan masyarakat terdampak dalam pengambilan keputusan,” pungkas Andi.
