Senator AS Sebut Mobil China ‘Kanker’, Dorong Negara Lain Ikut Blokir

Simetrisnews – Senator Partai Republik dari Amerika Serikat, Bernie Moreno, melontarkan pernyataan keras terhadap industri otomotif China. Ia menyebut mobil asal China sebagai “penyakit kanker” dan mendorong negara-negara lain mengikuti langkah AS untuk menutup akses kendaraan China ke pasar mereka.

Mengutip laporan Reuters, Moreno mengaku tengah mengajukan rancangan undang-undang yang akan memperketat larangan produsen mobil China masuk ke pasar Amerika, bahkan melampaui kebijakan pembatasan impor yang sudah berlaku.

Sebelumnya, pemerintah Amerika Serikat telah melarang produsen mobil China menjual kendaraan penumpang di AS sejak Januari 2025. Alasan utama kebijakan tersebut adalah kekhawatiran terhadap potensi ancaman keamanan nasional, terutama kemampuan kendaraan modern dalam mengumpulkan data sensitif pengguna.

Pernyataan Moreno disampaikan dalam Forum Otomotif menjelang New York International Auto Show.

“Tidak akan pernah ada skenario di mana mobil China akan memasuki pasar kita, baik itu perangkat keras, perangkat lunak, maupun kemitraan,” tegas Moreno.

Ia bahkan membandingkan larangan tersebut dengan kebijakan AS yang sebelumnya menolak keterlibatan Huawei dalam infrastruktur telekomunikasi nasional.

“Kita tidak mengizinkan Huawei masuk ke infrastruktur telekomunikasi kita. Kita tidak akan mengizinkan produsen mobil China masuk ke pasar ini. Kita akan mencegah kanker masuk ke pasar kita,” ujarnya.

Moreno juga menyerukan agar kawasan Amerika Latin, Meksiko, Kanada, hingga negara-negara di Eropa mengadopsi standar serupa.

Kedutaan Besar China di Washington menanggapi pernyataan tersebut dengan menyebut AS telah melakukan proteksionisme perdagangan dan menciptakan hambatan diskriminatif melalui kebijakan subsidi.

Menurut pihak kedutaan, pintu China tetap terbuka bagi perusahaan otomotif global, namun mereka menilai seruan Moreno melanggar prinsip ekonomi pasar bebas dan persaingan yang adil.

“Ini merupakan tipikal proteksionisme dan pemaksaan ekonomi. China dengan tegas menentang hal ini,” tegas pernyataan kedutaan.