Menhaj Gus Irfan Pastikan Persiapan Haji 2026 Hampir 100 Persen
Simetrisnews – Menteri Haji dan Umrah RI Mochamad Irfan Yusuf memastikan persiapan operasional pemberangkatan jemaah haji 1447 H/2026 M berjalan sesuai rencana. Progres kesiapan disebut telah mendekati 100 persen.
Bac Juga :
- BGN Ancam Suspend SPPG Pelaku Mark Up Bahan Baku MBG, Tanpa Insentif
- Kemenkes Terbitkan SE Kewaspadaan Campak untuk Nakes, Perketat APD dan Skrining di Faskes
- IDAI Dukung PP TUNAS, Anak di Bawah 16 Tahun Wajib Nonaktifkan Medsos
- 7 Skincare Lokal Aman untuk Ibu Hamil, Bebas Retinoid dan Tetap Efektif Rawat Kulit Sensitif
- SKB 7 Menteri Atur Penggunaan AI di Sekolah: Ada Zona Merah, Kuning, dan Hijau
Penegasan itu disampaikan saat arahan kepada jajaran Kantor Wilayah Kementerian Haji dan Umrah Provinsi Jawa Timur di Jombang, Jumat (27/3/2026). Fokus utama yang ditekankan adalah aspek keamanan dan keselamatan jemaah melalui mitigasi komprehensif.
“Persiapan operasional terus kita matangkan dan sejauh ini berjalan sesuai jadwal. Fokus utama kami memastikan keamanan dan keselamatan jemaah,” ujar Gus Irfan.
Gus Irfan menyoroti posisi strategis Jawa Timur sebagai provinsi dengan kuota jemaah haji terbesar di Indonesia. Karena itu, kelancaran proses di wilayah ini dinilai menjadi tolok ukur keberhasilan penyelenggaraan haji secara nasional.
Ia meminta seluruh jajaran menjaga kekompakan serta meningkatkan standar pelayanan publik yang transparan dan profesional.
“Fokus kita satu: memberikan yang terbaik demi jemaah haji Indonesia.”
Sorotan penting lainnya adalah pengelolaan ekosistem keuangan haji yang nilainya mencapai Rp18 triliun. Gus Irfan menegaskan, tata kelola anggaran harus bersih dari penyimpangan.
Untuk memastikan transparansi, Kementerian Haji dan Umrah melibatkan sejumlah lembaga penegak hukum, seperti Komisi Pemberantasan Korupsi, Kejaksaan Agung Republik Indonesia, dan Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam pengawasan proses pengadaan dan pengelolaan anggaran.
“Dana haji yang dikelola sangat besar, maka komitmen terhadap tata kelola yang bersih adalah mutlak,” tegasnya.
Langkah penguatan pengawasan ini disebut sebagai implementasi langsung arahan Presiden RI agar pelayanan haji semakin transparan, akuntabel, dan berorientasi pada kepuasan jemaah.
Gus Irfan menegaskan, setiap rupiah yang dibayarkan jemaah harus kembali dalam bentuk layanan yang prima, aman, dan profesional sepanjang proses ibadah di Tanah Suci.
