Ribuan Buruh KSPI Akan Demo di Istana 28 Januari 2026, Tuntut Revisi UMP dan UMSK
Simetrisnews – Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI), Said Iqbal, menegaskan para buruh akan kembali menggelar aksi unjuk rasa di depan Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, pada Rabu (28/1) lusa. Rencananya aksi ini akan diikuti oleh ribuan buruh dari berbagai wilayah.
“KSPI akan melakukan aksi di depan istana pada Rabu, 28 Januari 2026, dengan titik kumpul di Patung Kuda jam 10.00. Masa aksi ribuan orang yang berasal dari DKI Jakarta, buruh Jawa Barat, dan tentunya buruh Jawa Timur,” ucapnya dalam konferensi pers yang dilakukan secara virtual, Senin (26/1/2026).
Dalam hal ini terdapat empat tuntutan yang ingin disampaikan. Pertama terkait Upah Minimum Provinsi (UMP) Jakarta yang menurutnya masih sangat rendah, dan meminta besaran UMP Jakarta 2026 diubah dari Rp 5,73 juta per bulan menjadi Rp 5,89 juta per bulan.
Selain itu, ia juga menyoroti Upah Minimum Sektoral Provinsi (UMSP) yang menurutnya secara khusus hanya diperuntukkan bagi buruh yang bekerja di sejumlah perusahaan tertentu saja. Sehingga upah minimal ini tidak dirasakan oleh para buruh lain meski bekerja di sektor yang sama.
“Satu, meminta UMP DKI direvisi dan UMSP DKI jangan ditandatangani dulu oleh Gubernur DKI, karena aneh, ngurusin sekelompok perusahaan saja,” ucapnya.
“Dalam penetapan UMSP DKI, di situ hanya diberikan kepada, sebagai contoh ya, kelompok Astra. Ini pemerintah ngurusin perusahaan Astra atau perusahaan se-DKI. Masa umpah minimum sektoral hanya untuk kelompok Astra, otomotif. Bagaimana dengan otomotif Mitsubishi? Bagaimana dengan otomotif Yamaha?” terang Said lagi.
Kedua, KSPI meminta Pemerintah Provinsi Jawa Barat untuk mengembalikan Surat Keputusan (SK) Upah Minimum Sektoral Kabupaten/Kota (UMSK) di 19 wilayah di Jawa Barat. Buruh menuntut revisi SK karena dinilai masih jauh dari rekomendasi Bupati/Walikota.
“Tentu tuntutannya jelas, meminta Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi mengembalikan SK UMSK 19 Kabupaten Kota se-Jawa Barat, sesuai rekomendasi para Bupati dan Walikotanya,” tutur Said.
Ketiga, KSPI meminta pemerintah untuk turun langsung menyelesaikan sengketa yang terjadi di PT. Pabrik Kertas Indonesia (Pakerin), Mojokerto, Jawa Timur. Sebab kasus internal perusahaan dan keluarga pemilik menyebabkan pembayaran gaji para buruh sudah tertunda selama beberapa bulan.
Tak hanya tertundanya masalah gaji, nenurut Said, konflik internal ini dapat menyebabkan sekitar 2.500 buruh ter-PHK. Padahal saat ini kondisi keuangan perusahaan masih baik-baik saja, di luar kasus kepentingan internal itu.
“Ketiga, di Mojokerto, Jawa Timur, akan terjadi PHK diperkirakan kurang lebih 2.500 buruh di PT Pakerin, Pabrik Kertas Indonesia. Ini pabrik sehat, karena ada perseteruan, konflik pemilik pabrik sama antar keluarga, kakak beradik, maka uang perusahaan PT Pakerin yang ditaruh di saudaranya BPR Bank Prima, nggak bisa dikeluarkan. Menurut informasi dari teman-teman buruh, saya dapatkan Rp 1 triliun uang PT Pakerin ada di Bank Prima,” jelas Said.
Terakhir, Said Iqbal bersama KSPI juga berencana untuk menggeruduk kantor YouTube Indonesia dan Kantor Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi). Hal ini dikarenakan akun YouTube resmi KSPI dan sejumlah serikat buruh lainnya semisal FSPMI (Federasi Serikat Pekerjaan Metal Indonesia) mendadak diblokir.
Menanggapi hal ini, sebelumnya pengelola akun serikat-serikat buruh tersebut sudah meminta YouTube untuk tidak memblokir, namun hingga kini belum ada tidak apapun dan akun masih belum bisa digunakan.
“Ini ada apa ini Komdigi. Oleh karena itu, kita ingin melawan kebebasan berpendapat di sosial media. Kita akan aksi di kantor YouTube, dan kita juga akan aksi di kantor Kementerian Komdigi pada tanggal yang sama, 28 Januari 2026,” tegasnya.
Baca Juga :
