PKB Tegaskan Polri Tetap di Bawah Presiden, Warisan Kebijakan Gus Dur Dijaga
Simetrisnews – Ketua Kelompok Fraksi PKB Komisi III DPR RI Abdullah menegaskan dukungan atas posisi Polri yang tetap di bawah Presiden Republik Indonesia. Dukungan ini disampaikan dalam Rapat Kerja bersama Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo.
Abdullah mulanya mengungkit peran Presiden ke-4 RI Abdurrahman Wahid atau Gus Dur sebagai pendiri PKB dalam munculnya TAP MPR yang salah satunya membahas posisi Polri. Ia menyebut Gus Dur saat ini berani melawan elite militer agar polisi dipisahkan dari ABRI.
“Gus Dur berani terbuka melawan elite militer waktu itu, pada akhirnya muncul TAP MPR ini yang memposisikan Polri di bawah Presiden dan dipisahkan dengan ABRI,” kata Abdullah dalam rapat di Kompleks Parlemen, Jakarta, Senin (26/1/2026).
Karena itulah, ia memastikan PKB mendukung posisi Polri tetap berada di bawah Presiden. Ia memastikan akan melindungi ketentuan yang menjadi produk Gus Dur.
“Karena itu ketika memang ada person yang mengatasnamakan kader ideologisnya Gus Dur berani mengubah ini, saya nyatakan Partai Kebangkitan Bangsa selalu terdepan untuk mendukung kepolisian di bawah Presiden dan dipilih oleh DPR. Karena bagi kita ketika ruh Gus Dur ini akan diganti dan diubah itu kita paling terdepan lindungi itu,” ucapnya.
Ia menekankan PKB wajib mendukung Polri di bawah Presiden karena ketentuan itu diputuskan oleh Gus Dur yang merupakan pendiri partai. Ia memastikan bakal melawan pihak-pihak yang mengatasnamakan kader ideologis Gus Dur yang mendorong isu polisi di bawah kementerian.
“Karena ini produk pendiri partai kita yang memang harus kita lindungi, Pak. Karena itu kita secara tegas ini produk pendiri kita, jangan khawatir, Pak, PKB paling terdepan ketika memang ada person yang atas namakan kader ideologis Gus Dur berani ubah ini kita lawan, Pak,” tuturnya.
